Genjot Transisi Energi di Indonesia, Ada Peluang Pembiayaan Non-publik

ruangluas.com – Indonesia membutuhkan pembiayaan yang signifikan untuk mencapai target nol emisi pada 2050 sesuai Persetujuan Paris.

Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui laporan terbarunya, mengkaji bahwa selain mengoptimalisasi pembiayaan publik, Pemerintah Indonesia juga perlu segera memobilisasi investasi non-pemerintah dengan menetapkan kebijakan, regulasi, dan ekosistem investasi yang menarik.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam peluncuran ISFO 2023 pada Senin (17/10/2022) mengungkapkan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya yang transformatif dan masif untuk melakukan dekarbonisasi secara menyeluruh pada sistem energi dengan menghimpun dana dengan total sekitar 1,2 triliun dollar AS pada 2050.

Berdasarkan kajian IESR dan Universitas Maryland, biaya untuk memensiunkan 9,2 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada periode 2022-2030 membutuhkan sekitar 4,6 miliar dollar AS.

Selain itu, pensiun dini semua PLTU pada 2045 dengan usia rata-rata 20 tahun memerlukan 28 miliar dollar AS untuk kompensasi aset terbengkalai dan biaya decommissioning (penutupan) pembangkit.

Menurutnya, upaya mengakhiri operasional PLTU harus dibarengi dengan peningkatan penambahan pembangkit energi terbarukan , penguatan jaringan transmisi dan distribusi, serta efisiensi energi secara besar-besaran.

Sementara, berdasarkan temuan ISFO 2023, porsi anggaran pemerintah hanya akan mampu mengalokasikan 0,83 persen dari total kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025.

Itu bila mengacu pada rata-rata alokasi anggaran mitigasi perubahan iklim Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM pada 2018 hingga 2020 sebesar 67 juta dollar AS per tahun.

Salah satu Penulis ISFO 2023, Farah Vianda, mengungkapkan tren yang sama juga berlangsung ke tingkat provinsi, sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com.

Ia mencontohkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang paling banyak mendukung pengembangan energi terbarukan, namun keterbatasan fiskal membuat Jawa Tengah hanya mengalokasikan lebih rendah dari 0,1 persen dari total APBD yang tersedia.

“Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mencari pembiayaan di luar APBD. Upaya yang sama juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yakni dengan memperluas sumber pendanaan untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan sejauh ini alokasi APBN masih terkonsentrasi untuk mendukung aktivitas energi fosil .

Di antaranya dengan membelanjakan 5 persen dari APBN sepanjang 2021 untuk kebutuhan subsidi energi fosil dan 20,8 persen subsidi dari APBN apabila proyeksi Kementerian Keuangan terkait kebutuhan subsidi energi sebesar Rp 649 triliun pada 2022 terealisasikan.

Dia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap batu bara akan menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan instrumen keuangan campuran mekanisme transisi energi .

“Saat ini Indonesia sedang mengalami kelebihan pasokan listrik yang membuat PLN enggan membangun pembangkit energi terbarukan. Sementara di sisi lain, investor dalam platform ETM ini justru ingin mendorong pengembangan energi terbarukan,” jelas Farah.

Menyoal pembiayaan transisi energi melalui pajak karbon, Penulis Utama ISFO 2023, Ichsan Hafiz Loeksmanto, memaparkan bahwa meski sudah merencanakan penerapan pajak karbon dan mekanisme cap and trade (batasi dan dagangkan) pada 92 unit PLTU batu bara pada 2022, penerimaan pajak karbon tersebut bersifat tidak earmarked.

Artinya, penggunaan penerimaan pajak karbon belum dikhususkan untuk pembiayaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Pemerintah perlu memastikan alokasi pendapatan pajak karbon untuk mitigasi, adaptasi iklim, dan jaring pengaman sosial. Selain itu, perlu pula transparansi publik mengenai pembayaran pajak karbon dan transaksi karbon,” ujar Ichsan.

Menyoroti dukungan internasional, berdasarkan hitungan IESR dalam ISFO 2023 terdapat potensi pendanaan dari internasional sebesar 13,1 miliar dollar AS atau 35,4 persen dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar 36,95 miliar dollar AS pada 2025.

“Janji yang disuarakan oleh sembilan negara untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan teknis cukup menjadi sinyal positif dari dunia internasional terkait transisi energi di Indonesia,” jelas Ichsan.

Salah satu pembiayaan yang dapat didorong dari sektor swasta adalah dari lembaga keuangan Indonesia, dengan meningkatnya desakan publik untuk mengalihkan pembiayaan ke energi bersih.

Namun 2021, lembaga keuangan terutama bank umum domestik di Indonesia hanya membiayai proyek energi terbarukan secara terbatas.

ISFO 2023 mencatat, pembiayaan energi terbarukan hanya menyumbang 0,9 persen hingga 5,5 persen dari total portofolio berkelanjutan empat bank umum domestik dengan total nilai aset tertinggi pada 2021 yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA.

“Agar alokasi kredit energi terbarukan dari sektor perbankan dapat meningkat maka pemerintah perlu menyiapkan pedoman yang komprehensif untuk mendorong alokasi kredit untuk energi terbarukan, meningkatkan peluang kredit usaha dari bank (bankability) proyek energi terbarukan, dan meningkatkan kesadaran, dan kepercayaan investor domestik untuk berinvestasi di energi terbarukan,” jelasnya.

ISFO 2023 juga membahas taksonomi hijau, obligasi hijau, dan sukuk hijau sebagai bagian dari peluang menarik pembiayaan transisi energi di Indonesia.

Laporan ISFO 2023 merupakan laporan utama IESR yang diluncurkan perdana pada 2022.

Leave a Comment